Anggaran program satu orang satu rekening dipangkas 66,32% menjadi Rp1,28 triliun pada 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penurunan itu terjadi setelah pemerintah memperbarui jumlah calon penerima berdasarkan hasil pemeriksaan silang data kepemilikan rekening.
Semula, pemerintah menyiapkan anggaran Rp3,8 triliun untuk membuka rekening secara gratis bagi 74 juta Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas. Setelah data disisir, jumlah warga yang dinilai memenuhi kriteria program menyusut menjadi 25 juta orang.
Target penerima disesuaikan dengan hasil verifikasi
Airlangga mengatakan verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data penduduk berusia minimal 17 tahun dengan status kepemilikan rekening. Pemerintah kemudian memusatkan sasaran pada kelompok masyarakat dalam desil satu sampai empat yang belum memiliki rekening.
“Ya karena jumlahnya kita lihat dari yang umur 17 dan yang belum punya rekening kita pemeriksaan silang datanya. Dari desil satu sampai empat yang belum punya rekening jadi kita sisir datanya,” ujar Airlangga kepada awak media, Kamis (22/10/2026).
Dengan hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah tidak lagi menggunakan sasaran awal 74 juta WNI sebagai dasar kebutuhan anggaran. Jumlah penerima yang lebih rendah membuat dana yang harus disiapkan untuk program tersebut ikut berkurang secara signifikan.
Setoran awal Rp50.000 untuk penerima
Anggaran Rp1,28 triliun itu mencakup setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap masyarakat yang belum memiliki rekening. Pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam menentukan penerima program.
Pelaksanaan pembukaan rekening akan melibatkan dua bank, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI. Kedua bank tersebut akan menjadi bagian dari pelaksanaan program yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Airlangga menyebut program ini dirancang untuk meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional. Pemerintah menargetkan cakupan inklusi keuangan meningkat dari 93% menjadi 99% melalui pembukaan rekening bagi 25 juta warga yang masuk kelompok sasaran.
“Kami siapkan satu orang satu rekening. Inklusivitas keuangan mendekati 99%, naik dari 93% menjadi 99% untuk 25 juta warga desil 1, di atas 17 tahun,” kata Airlangga.
Perubahan anggaran dan sasaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program akan didasarkan pada hasil pemadanan data, bukan lagi perkiraan awal jumlah warga berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening. Data penerima tetap akan mengacu pada DTSEN dalam pelaksanaannya.





