Janji Proyek Tol Sumatra Akan Berlanjut

BUMN Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Fokus Reformasi BPI Danantara

Jakarta, CNBC Indonesia- Bidang konstruksi dan infrastruktur menjadi perhatian utama dalam reformasi Badan Pengaturan Infrastruktur (BPI) Danantara. Chief Operating Officer BPI Danantara dan Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyoroti kondisi perusahaan BUMN di sektor tersebut. Dari 7 perusahaan konstruksi BUMN yang ada, hanya 3 di antaranya, yaitu Nindya Karya, Brantas Abipraya, dan Hutama Karya, dinilai sehat. Sementara itu, sisanya menghadapi tantangan serius terkait persoalan keuangan dengan utang konsolidasi mencapai Rp 180 Triliun dari induk dan anak usaha. Oleh karena itu, perbaikan jangka panjang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Target BPI Danantara dan Kolaborasi dengan Institusi Terkait

Dony Oskaria menargetkan bahwa hingga akhir tahun 2026, masalah yang dihadapi oleh BUMN konstruksi dapat terselesaikan dan tidak terulang di masa depan. BPI Danantara bekerja sama dengan berbagai lembaga, mulai dari Kejaksaan, BPKP, Kemenkum, hingga KPK dan Kemendagri untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh BUMN. Melalui upaya konsolidasi BUMN di sektor konstruksi, perusahaan-perusahaan tersebut akan difokuskan pada bisnis kontraktor, tanpa menjalankan bisnis tambahan seperti fiber optik, properti, air, atau hotel. Transformasi ini diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk kelanjutan proyek pembangunan Tol Sumatra, yang merupakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Perkembangan Reformasi BUMN di Bawah BPI Danantara

Bagaimana perkembangan reformasi perusahaan BUMN di bawah pengawasan BPI Danantara? Rincian lengkapnya dapat ditemukan dalam wawancara Andi Shalini dengan Chief Operating Officer BPI Danantara dan Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia (Kamis, 27/08/2026).

Source link