TNI telah menyatakan kesiapannya untuk membantu enam lembaga nasional hak asasi manusia (HAM) dalam menelusuri fakta-fakta di balik unjuk rasa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama 25-31 Agustus 2025. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah, TNI akan memberikan data atau keterangan dari prajuritnya jika diperlukan dalam proses tersebut, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Meskipun belum ada koordinasi resmi terkait hal ini, TNI telah menyatakan keterbukaan dan kesiapannya untuk bekerja sama dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.
Selain itu, TNI juga selalu menghormati dan menghargai upaya lembaga independen seperti Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Freddy menegaskan bahwa TNI akan mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta dengan prinsip kebenaran, transparansi, dan kepentingan bangsa, selama dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Enam lembaga nasional hak asasi manusia, termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, KND, dan Ombudsman RI telah membentuk Tim Independen Pencari Fakta Peristiwa Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus-September 2025 sebagai langkah bersama untuk mengungkap fakta dan menyusun laporan komprehensif.
