TNI akan terlibat dalam pengamanan tambang ilegal setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri rapat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Kantor Kementerian Pertahanan RI. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan membahas strategi pengamanan serta penertiban pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait serta dihadiri oleh Kepala Staf tiga matra.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan bahwa kehadiran Panglima TNI pada rapat tersebut menegaskan komitmen TNI dalam pengelolaan SDA. Freddy juga menegaskan bahwa pengelolaan SDA bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga bagian integral dari pertahanan nasional.
Sinergi antarsektor dianggap penting dalam pengelolaan sumber daya strategis bangsa agar terlaksana dengan aman, tertib, dan mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Peran TNI dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga dijelaskan setelah menyegel perusahaan tambang ilegal di Halmahera Tengah, Maluku Utara dan Bombana, Sulawesi Tenggara didasari pada tahapan-tahapan tertentu mulai dari pemanggilan hingga komunikasi lintas lembaga.
Selain itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon yang juga Wakil Ketua Pelaksana Satgas PKH telah menghadiri rapat koordinasi untuk membahas pengawasan tambang di kawasan hutan bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Semua langkah tersebut dilakukan untuk memantau aktivitas pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan.
