TNI AL memimpin pertemuan kelompok kerja (joint working group) yang pertama dengan Angkatan Laut Vietnam untuk membahas kerja sama patroli terkoordinasi di kawasan Laut Natuna Utara. Dalam pertemuan tersebut, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda Yayan Sofiyan dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Vietnam Laksamana Muda Nguyen Thien Quan menyepakati rancangan standar operasional prosedur patroli terkoordinasi ‘Vietindo’ di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara. Setiap pelaksanaan patroli terkoordinasi akan melibatkan dua kapal perang dari TNI AL dan Angkatan Laut Vietnam.
Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah konkret diplomasi maritim TNI AL yang bertujuan untuk mengubah potensi konflik menjadi kerja sama yang saling pengertian antara Indonesia dan Vietnam. Hal ini merupakan puncak dari rangkaian 18 pertemuan teknis yang membahas perbatasan ZEE antara kedua negara. Kedua pemerintah Indonesia-Vietnam menunjukkan komitmen tinggi melalui pertemuan bilateral di tingkat kepala negara, dengan pertemuan antara Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta antara Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam.
Yayan menyatakan bahwa kerja sama pertahanan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian ASEAN, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Upaya diplomasi maritim ini sejalan dengan inisiatif yang pernah disampaikan oleh KSAL Laksamana Muhammad Ali dalam simposium angkatan laut Pasifik Barat (Western Pacific Naval Symposium) 2024 di Qingdao, Cina. Perbatasan maritim antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang termasuk juga bagian dari Laut Cina Selatan, merupakan wilayah yang strategis karena menjadi jalur perdagangan penting dan memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah seperti ikan, minyak, dan gas bumi.
