Perbedaan Tunjangan DPR Sebelum & Setelah Demo: Fakta Terbaru

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengumumkan pemangkasan nilai tunjangan para anggota sebagai respons terhadap tuntutan dari demonstrasi 17+8 Agustus 2025 yang menelan korban jiwa. Tunjangan yang dihentikan termasuk tunjangan perumahan, biaya langganan listrik dan jasa telepon, komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi. Moratorium kunjungan kerja luar negeri juga diberlakukan, kecuali untuk undangan kenegaraan, serta anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan dibayarkan hak keuangannya.

Keputusan ini diambil dengan tujuan merespons aspirasi masyarakat, meningkatkan inklusivitas DPR, dan mengembalikan kepercayaan publik. Pimpinan DPR juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi serta kebijakan lainnya. Selain itu, mereka juga mengungkapkan rincian take home pay anggota DPR setelah pemangkasan tunjangan, didasarkan pada beberapa peraturan dan keputusan yang berlaku.

Rincian pendapatan anggota DPR termasuk gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan konstitusional, dan take home pay setelah pajak. Perbandingan pendapatan sebelumnya yang viral juga dijelaskan, termasuk rincian gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan lainnya. Semua keputusan ini diambil demi merespons aspirasi masyarakat dan memperbaiki citra DPR sebagai lembaga legislatif yang responsif dan akuntabel.

Source link