Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berencana untuk mengganti nama Departemen Pertahanan AS menjadi ‘Departemen Perang’. Langkah ini diambil untuk memberikan gelar sekunder kepada Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, dan pejabat di bawahnya, seperti “Menteri Perang” dan “Wakil Menteri Perang”. Trump berusaha untuk membuat perubahan ini secara permanen dengan merekomendasikan tindakan legislatif yang diperlukan.
Trump sebelumnya telah mencoba mengganti nama tempat dan lembaga lain sejak menjabat, seperti Teluk Meksiko dan pangkalan militer yang diubah nama setelah protes keadilan rasial. Meskipun perubahan nama departemen jarang terjadi, partai Republik yang mayoritas di Kongres dapat mendukung usulan ini.
Sejarah mencatat bahwa Departemen Pertahanan AS dulunya disebut sebagai Departemen Perang hingga tahun 1949, sebagai simbol fokus pencegahan perang pasca Perang Dunia II. Namun, mengganti nama ini akan memerlukan biaya besar karena membutuhkan pembaruan tanda dan kop surat di seluruh instalasi militer.
Upaya sebelumnya untuk mengganti nama sembilan pangkalan militer juga menghadapi resistensi dan dilema terkait alokasi anggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan seputar prioritas penggunaan dana, apakah lebih baik untuk memperkuat keamanan nasional atau mendukung keluarga militer. Kritikus menilai bahwa Trump cenderung memanfaatkan militer untuk kepentingan politiknya dibandingkan memperkuat keamanan negara.