Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta. Mereka membahas aksi demonstrasi yang berlangsung serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hadir dalam pertemuan ini adalah pimpinan dari berbagai konfederasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KSPSI, dan KSBSI. Mereka menegaskan dukungan terhadap demonstrasi yang damai namun menentang perusuh yang mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Prabowo dijanjikan akan membahas aturan efek jera bagi koruptor dan segera membahas RUU Ketenagakerjaan.
Selain itu, buruh juga meminta agar kebiasaan flexing anggota DPR diperhatikan agar tidak melukai masyarakat di tengah kondisi PHK dan outsourcing yang merajalela. Pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan pun diajukan dalam pertemuan tersebut. Selain itu, usulan perancangan ulang sistem pemilu, penghapusan tarif potongan ojol 10%, dan reformasi pajak juga disampaikan.
Said Iqbal menyoroti agar pajak THR, pesangon, JHT dihapus dan kenaikan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Meski demikian, proses pembahasan rancangan undang-undang diharapkan bisa berjalan dengan cepat. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani serta menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo Subianto.
