Partai Buruh Tolak Anarkisme: Desak DPR Hentikan Tunjangan

Partai Buruh Mendorong Reformasi dan Prioritaskan Lima RUU Penting

Partai Buruh secara resmi menyuarakan sikapnya terkait dinamika politik dan sosial di Indonesia, termasuk demonstrasi besar-besaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pihaknya mendukung tuntutan perbaikan sistem namun menolak keras aksi anarkisme. Dalam konferensi persnya, Said menyampaikan belasungkawa atas kematian Affan Kurniawan, seorang pekerja ojol yang menjadi korban dalam demonstrasi tersebut.

Partai Buruh menekankan penolakan terhadap anarkisme dan mendesak aparat untuk menghentikan tindakan represif yang dapat membahayakan nyawa demonstran. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kaum buruh, untuk berperan aktif dalam memulihkan situasi agar Indonesia bisa kembali damai. Selain itu, Partai Buruh juga memberikan dorongan untuk melakukan reformasi dalam DPR, dengan menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan dan menuntut sanksi bagi anggota DPR yang melakukan tindakan tidak pantas.

Partai Buruh juga menekan pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan lima RUU prioritas yang dianggap penting. Mereka juga memberikan sejumlah tuntutan sektoral, termasuk penurunan potongan komisi bagi pekerja ojol, kenaikan upah minimum bagi buruh, pembebasan pajak untuk THR dan pesangon, serta biaya sekolah dan kuliah yang terjangkau untuk siswa dan mahasiswa. Meskipun kritis, Partai Buruh tetap memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan syarat bahwa tuntutan rakyat harus didengar dan dipenuhi.

Dengan demikian, Partai Buruh menunjukkan komitmennya untuk mendukung tuntutan rakyat dalam rangka mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Source link