Prabowo Rencanakan Kementerian Haji Baru, Respons PBNU

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang diusulkan oleh pemerintah dan DPR mendapat dukungan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Fahrur A Rozi, Ketua PBNU, percaya bahwa langkah ini akan meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam pelaksanaan ibadah haji serta umrah di Indonesia. Gus Fahrur menyatakan pendapatnya bahwa mengubah Badan Pengelola (BP) Haji menjadi kementerian akan memberikan wewenang yang lebih luas dan konsolidasi penuh dalam sistem tata kelola haji. Dengan integrasi penuh sistem tata kelola haji melalui penggabungan Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji Indonesia, diharapkan penyelenggaraan haji menjadi lebih terpadu, profesional, dan efisien. Kewenangan yang dikonsolidasikan dalam satu kementerian khusus diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji serta umrah. Rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berasal dari pembahasan oleh panitia kerja (panja) revisi UU Haji di Komisi VIII DPR bersama pemerintah. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengungkapkan bahwa revisi tersebut mengatur kedudukan kementerian baru tersebut dengan penambahan Pasal 21-23. Kesepakatan ini juga didukung oleh pimpinan Komisi VIII DPR, termasuk Ketua Panja RUU Haji, Singgih Januratmoko. Dengan revisi ini, akan ada kementerian khusus yang bertugas mengelola sub-urusan pemerintahan haji dan umrah dalam lingkup bidang agama.

Source link