Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI (purn.) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa oknum jenderal TNI-Polri yang membekingi tambang ilegal tidak akan memiliki kekebalan hukum. Hal ini sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang siap untuk menindak tegas oknum-oknum jenderal TNI-Polri yang terlibat dalam tambang ilegal. Lodewijk menekankan bahwa peraturan tidak memandang bulu, dan siapapun yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi hukum secara adil.
Sebelumnya, Kemenko Polkam akan membentuk desk khusus untuk menangani masalah tambang ilegal, namun Kementerian ESDM telah membentuk Deputi Pendagang Hukum. Dalam hal ini, Kemenko Polkam akan memantau hasil kerja dari Kementerian ESDM untuk memastikan penanganan yang efektif. Presiden Prabowo juga telah menyatakan niatnya untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam praktik tambang ilegal.
Prabowo mengungkapkan bahwa telah menerima laporan tentang banyaknya tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia, yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa tindakan akan diambil terhadap para pelaku tambang ilegal, termasuk para jenderal TNI-Polri yang terlibat. Dengan potensi kerugian negara yang begitu besar, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk melawan praktik ilegal ini.
