Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terus memperkuat langkah reformasi birokrasi di sektor pertahanan melalui koordinasi lintas instansi. Rapat Lanjutan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemhan, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, di Bogor, Rabu (20/8) menjadi wadah untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pendekatan birokrasi yang adaptif dan kolaboratif. Dalam rapat tersebut, salah satu agenda utama adalah pembahasan klasifikasi ancaman non-militer yang dihadapi Indonesia, agar setiap kementerian, lembaga, dan instansi terkait dapat berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ancaman yang kompleks dan bervariasi, seperti krisis ekonomi, krisis pangan, perubahan iklim, krisis kesehatan, dan ketegangan geopolitik global, mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pertahanan yang responsif dan terintegrasi. Kementerian Pertahanan berharap reformasi birokrasi tidak hanya memperkuat struktur internal, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama nasional dalam menghadapi ancaman yang bersifat asimetris dan non-tradisional. Melalui sinergi antarinstansi, diharapkan tantangan multidimensi yang tidak lagi konvensional dapat dihadapi dengan efektif.
Kemhan Dorong Klasifikasi Ancaman Non-Militer: Sekjen Indonesiadefense
