![](https://beritaterpopuler.com/wp-content/uploads/2025/07/ribuan-kepala-desa-menghadiri-peluncuran-kelembagaan-80000-koperasi-desakelurahan-merah-putih-desa-b.jpeg; charset="utf-8" "ribuan-kepala-desa-menghadiri-peluncuran-kelembagaan-80000-koperasi-desakelurahan-merah-putih-desa-b.jpeg-charsetutf-8")
Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan akses pinjaman dari bank untuk berbagai keperluan, mulai dari pengadaan sembako hingga layanan simpan pinjam, pembangunan klinik, apotek, pergudangan, serta logistik desa atau kelurahan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat pendidikan di desa yang dapat mempengaruhi tata kelola koperasi.
Fadhila Maulida dari INDEF mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat desa hanya memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMP, termasuk para pengelola koperasi dan kepala desa. Hal ini dapat berdampak pada manajemen koperasi yang kurang baik, karena aktivitas seperti pemasaran dan manajemen keuangan memerlukan pendidikan tertentu. Selain itu, potensi moral hazard dan rentan terhadap korupsi juga menjadi perhatian besar, terutama dalam pengembalian pinjaman serta tata kelola koperasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Koperasi Desa Merah Putih juga akan berhadapan dengan BUMDes yang memiliki peran serupa dalam memberdayakan pengusaha lokal. Diperlukan perbedaan peran yang jelas antara Kopdes dan BUMDes serta regulasi yang mendukung kerja sama antara keduanya. Selain itu, persaingan antar desa dalam aktivitas koperasi juga perlu dipertimbangkan, dengan inovasi dan diferensiasi produk sebagai kunci keberhasilan dalam pasar yang kompetitif. Semua tantangan ini menjadi PR yang harus ditangani dengan cermat demi keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih yang berkelanjutan.
