Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah melakukan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pembangunan sistem pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rapat koordinasi telah dilakukan di Jakarta dengan tujuan untuk mengintegrasikan langkah lintas sektor dalam pembangunan sistem pertahanan IKN yang adaptif dan berkelanjutan. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Laksma TNI Rudi Haryanto menegaskan pentingnya sistem pertahanan negara dalam mendukung operasional IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Berbagai langkah telah diambil Kemenko Polkam untuk memastikan program pembangunan sistem pertahanan IKN berjalan sesuai dengan kebijakan Presiden.
Direktur Hankam Bappenas juga mengungkapkan bahwa pembangunan IKN secara nasional telah menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029 dan telah termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Otorita IKN dan Kementerian PUPR memegang peran utama dalam pembangunan tersebut. Dalam rapat tersebut, perwakilan Mabes TNI juga menyampaikan rencana pengembangan kekuatan TNI di bidang pertahanan darat, laut, dan udara. Namun, beberapa kendala seperti kebutuhan lahan untuk pembangunan pangkalan udara IKN dan ruang penggelaran satuan rudal masih menjadi tantangan utama.
Koordinasi kebutuhan pertahanan merupakan langkah penting guna menghindari tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, sekaligus memastikan kesiapan pertahanan negara menghadapi tantangan masa depan. Upaya integrasi kebutuhan pertahanan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN telah dilakukan, namun masih terdapat sejumlah kendala terkait status kawasan hutan produksi yang memerlukan mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan. Alokasi ruang yang disiapkan untuk kegiatan hankam di sembilan wilayah perencanaan mencapai 3.930,64 hektare. Melalui kerja sama lintas instansi, diharapkan pembangunan sistem pertahanan di IKN dapat berjalan lancar dan efisien.
