Warga Maroko merayakan Idul Adha tanpa kegiatan kurban pada hari Sabtu (7/6/2025), sehari lebih lambat daripada di sebagian besar negara Muslim lainnya. Hal ini dilakukan sesuai perintah kerajaan. Pada bulan Februari lalu, Raja Mohammed VI mendesak warga negaranya untuk tidak menyembelih domba dan mempersembahkan kurban atas nama rakyat untuk Idul Adha, karena kekeringan yang sedang berlangsung dan penurunan jumlah ternak di negara tersebut. Meskipun demikian, warga Maroko masih melaksanakan salat Idul Adha saat ribuan orang turun ke jalan pada Sabtu pagi.
Tindakan ini merupakan intervensi langka yang dilakukan oleh kerajaan. Pada masa pemerintahan mendiang Raja Hassan II, kurban Idul Adha pernah ditangguhkan sebanyak tiga kali, yaitu selama masa perang, kekeringan, dan ketika Maroko di bawah tekanan IMF untuk mencabut subsidi pangan yang memaksa negara tersebut mengambil langkah ekonomi tertentu. Ini merupakan keputusan sulit yang berdampak signifikan pada petani Maroko, yang mengandalkan ternak sebagai sumber pendapatan utama.
Ketergantungan keluarga Maroko yang terlibat dalam pertanian subsisten terhadap penggembalaan hewan membuat kebijakan larangan kurban Idul Adha memiliki konsekuensi ekonomi yang masif. Sebagai asuransi dan sumber pendapatan, ternak di Maroko menjadi target penjualan bagi banyak keluarga yang terdampak kekeringan selama enam tahun terakhir, menyebabkan penurunan jumlah ternak nasional secara signifikan.
Langkah-langkah pemerintah Maroko untuk menegakkan larangan kurban, seperti menutup pasar ternak dan melarang perdagangan perlengkapan terkait, memengaruhi ekonomi Idul Fitri serta para pekerja informal yang bergantung pada perayaan tersebut. Petani di Maroko, termasuk yang tinggal di kota kecil Azrou, mengalami kesulitan finansial dan menuntut dukungan dari Kementerian Pertanian.
Meskipun langkah ini diharapkan akan memberikan keberlanjutan jangka panjang bagi ternak nasional, dampak ekonomi jangka pendeknya cukup signifikan. Para petani dan pengrajin lokal merasakan beban finansial yang berat akibat larangan ini dan membutuhkan dukungan pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.