Presiden RI Prabowo Subianto bersikeras untuk memberantas korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu sebelum waktunya dipanggil oleh Sang Pencipta. Ia meminta kepada penegak hukum, termasuk kejaksaan dan KPK, untuk tidak takut melawan korupsi yang masih merajalela di Tanah Air. Data dari KPK dan Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa ada lima lembaga pemerintahan di Indonesia yang sering terlibat dalam kasus korupsi.
Pertama, kementerian. Kasus korupsi terbanyak terjadi di beberapa kementerian di Indonesia pada tahun 2024, terutama di Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu kasus yang mencuat adalah korupsi dana bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2020, yang membuat publik geram.
Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan laporan KPK, anggota DPR baik nasional maupun regional sering terjerat kasus korupsi, dengan modus suap pengesahan anggaran dan proyek fiktif. Salah satu contoh kasusnya adalah skandal e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebanyak 34 kasus korupsi terjadi di BUMN dan BUMD pada tahun 2024, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan menjadi masalah utama.
Keempat, lembaga penegak hukum. Suap penanganan perkara, pengaturan vonis, hingga penghapusan barang bukti sering terjadi di lembaga penegak hukum. Jaksa dan hakim tidak luput dari kasus korupsi, dan hal ini merusak penegakan hukum di Indonesia.
Kelima, pemerintah daerah. Gubernur, bupati, dan walikota sering kali terlibat dalam kasus korupsi dengan modus menerima suap dan jual beli jabatan. Kelemahan dalam sistem pengawasan anggaran daerah dan ketergantungan pada elite politik lokal menjadi penyebab maraknya korupsi di tingkat pemerintah daerah.
Kesalahan dalam transparansi anggaran, minimnya pengawasan internal, budaya politik uang, regulasi yang tidak efisien, dan hukuman yang tidak tegas menjadi beberapa faktor penyebab suburnya korupsi di lembaga pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
