Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyoroti masalah keterlibatan prajurit TNI dalam praktik perjudian, terutama judi online. Beliau menekankan bahwa pemecatan seharusnya menjadi langkah terakhir setelah proses pembinaan dan peringatan dilakukan secara serius, mengingat prajurit TNI merupakan aset bangsa yang harus dijaga dengan baik. Menurutnya, penyelesaian terhadap permasalahan ini memerlukan langkah-langkah komprehensif dan bertahap, dengan tidak hanya menindak pemecatan atau pemidanaan, tetapi juga menangani faktor mendasar yang menjadi akar permasalahan.
Ahmad Heryawan mencermati bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam judi online bisa disebabkan oleh tekanan ekonomi, manajemen keuangan pribadi yang belum optimal, akses mudah terhadap platform judi, serta kurangnya pengawasan internal di lingkungan TNI. Selain itu, budaya kolegialitas yang longgar dan kurangnya literasi keuangan membuat anggota TNI rentan terhadap praktik perjudian. Ia juga menyoroti bahwa sebagian prajurit melihat judi sebagai pelarian dari tekanan psikologis akibat tugas dan latihan yang berat.
Untuk mengatasi masalah ini, Ahmad Heryawan mendorong TNI untuk memperkuat program pembinaan mental dan spiritual, melibatkan tokoh agama dan psikologi militer, serta memberikan edukasi tentang bahaya judi online secara berkala. Selain itu, peningkatan kesejahteraan prajurit juga menjadi perhatian utama. Ia berharap dengan perubahan Undang-Undang TNI yang baru disahkan, kesejahteraan prajurit dapat ditingkatkan.
Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi pemantauan dalam ruang komunikasi digital (komdigi) juga perlu dioptimalkan untuk mencegah akses anggota TNI ke situs judi online. Ahmad Heryawan menekankan bahwa penanganan masalah ini harus menyentuh kesadaran terdalam prajurit, sehingga mereka memahami dampak negatif dari praktik judi online. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan masalah keterlibatan prajurit TNI dalam perjudian dapat diminimalisir, serta memperkuat moral dan spiritual TNI sebagai penjaga kedaulatan negara.
