Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku haruslah adil dan tidak diskriminatif agar tidak hanya melayani kepentingan beberapa perusahaan besar. Pada sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menekankan pentingnya kebijakan impor yang tidak memihak dan menguntungkan semua pihak. Ia juga telah memberikan perintah kepada pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara.
Dalam konteks hubungan dagang dengan Amerika Serikat, Prabowo merespons kekhawatiran yang diutarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait tarif timbal balik yang diberlakukan oleh AS. Shinta Kamdani, Ketua Apindo, mengungkapkan bahwa pihak AS ingin mengurangi defisit perdagangannya dan bertanya kepada Indonesia mengenai kemungkinan impor komoditas tertentu.
Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam impor, Apindo serta Prabowo sendiri mendorong agar impor komoditas tersebut dapat langsung disalurkan ke industri tanpa melalui pihak ketiga. Langkah ini diharapkan dapat memotong akar masalah terkait impor dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha di dalam negeri. Hal ini menjadi bagian dari kebijakan yang dicanangkan untuk meningkatkan keseimbangan perdagangan dan memperkuat ekonomi Indonesia di kancah global.
