Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia
Reformasi intelijen Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam menguatkan keamanan nasional dan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Diskusi yang berjudul Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia, yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, membahas mengenai berbagai masalah yang dihadapi dan rekomendasi strategis dalam meningkatkan sistem intelijen di Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia: Sebuah Kebutuhan yang Mendesak
Reformasi Intelijen Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat keamanan nasional dan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Diskusi berjudul Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan rekomendasi strategis dalam upaya pembenahan sistem intelijen di Indonesia.
Menurut Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan perbaikan secara lembaga untuk memperkuat peran Badan Intelijen Negara (BIN). Reformasi ini telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam aspek operasional dan pengawasan.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menegaskan bahwa keberhasilan intelijen terletak pada kemampuannya mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan cepat dan akurat.
“Model pendekatan berbasis ancaman (threat-based intelligence) harus menjadi standar utama dalam operasional BIN agar dapat mencegah ancaman sebelum mencapai eskalasi,” ungkap Rizal.
Reformasi Intelijen Indonesia juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi intelijen untuk deteksi dini ancaman, perbaikan sistem rekrutmen, transformasi kultur intelijen agar lebih profesional, dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Salah satu kritik yang muncul adalah penggunaan seragam bagi agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang semakin mencolok.
“Di negara dengan sistem intelijen yang matang, agen intelijen bekerja dalam bayang-bayang, tanpa eksposur yang berlebihan di publik,” tambah Rodon, salah satu narasumber dalam diskusi ini.
Muhamad Haripin dari BRIN menyoroti bahwa BIN sebagai lembaga dengan kewenangan luas harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Berdasarkan diskusi ini, beberapa rekomendasi utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah yaitu meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman, memperbaiki sistem rekrutmen, menjaga profesionalisme intelijen, dan menerapkan mekanisme pengawasan independen.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan, Dinamika, Dan Rekomendasi Kebijakan
Sumber: Diskusi Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia, Ini Rekomendasi Penting Yang Dihasilkan
