Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Nasional, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), akan dijalankan dengan prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi dan memastikan pemerintahan yang bersih diwujudkan melalui Danantara, yang akan dikelola dengan integritas yang sama tinggi seperti standar internasional yang diatur oleh Prinsip Santiago. Badan ini, yang juga dikenal sebagai Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengadopsi 24 Prinsip Santiago yang merupakan pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko bagi dana kedaulatan nasional.
Prinsip tersebut mencakup langkah-langkah utama seperti menetapkan tujuan dana dengan jelas, menyusun struktur organisasi yang transparan dan akuntabel, serta menjaga manajemen risiko investasi yang hati-hati. Semua langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas Danantara agar sejajar dengan dana kedaulatan negara internasional terkemuka. Hasan juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci bagi Danantara untuk mendapatkan kepercayaan pasar.
Untuk memenuhi tujuannya, Presiden Prabowo telah membentuk sistem pengawasan bertingkat yang melibatkan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantauan dan Akuntabilitas. Hal ini akan memastikan bahwa Danantara dapat diawasi dan diaudit dengan baik kapan pun diperlukan. Selain itu, entitas ini akan dipimpin oleh individu yang memiliki integritas tinggi, termasuk tokoh-tokoh nasional yang akan menjadi penasihat.
Dengan aset sekitar Rp14.000 triliun (USD 870 miliar), Danantara bukan hanya sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan strategis untuk memajukan ekonomi Indonesia menuju tahun 2045. Selama peluncuran resmi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dana tersebut adalah untuk generasi masa depan Indonesia, mencerminkan semangat Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menunjukkan pentingnya negara mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat, termasuk industri-industri vital yang harus tetap berada di bawah kendali negara.
