Pemerintah Indonesia melalui Kantor Presiden telah merespons skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkap dugaan manipulasi bahan bakar oleh dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum. Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di semua sektor. Pemerintah juga mendorong Pertamina untuk melakukan reformasi tata kelola perusahaan dan memperkuat profesionalisme. Pertamina, sebagai pilar ekonomi utama Indonesia, harus dikelola dengan baik untuk mendukung ekonomi negara. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan tekad pemerintah dalam menyelesaikan kasus penipuan bahan bakar dengan prioritas utama pada kepentingan publik. Tindakan tegas dan reformasi sektor migas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membersihkan tata kelola perusahaan BUMN. Upaya perbaikan tersebut diharapkan akan membuat Pertamina menjadi perusahaan yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan transparan, serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan operasionalnya.
Peningkatan Bersih-bersih Kantor Presiden dalam Kasus Korupsi
