Kontroversi Trump: Jaksa Terkenal AS Jadi Korban

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memicu kontroversi atas kebijakan terbarunya yang menyebabkan seorang jaksa federal konservatif mengundurkan diri. Jaksa federal, Danielle Sassoon, yang sebelumnya bekerja sebagai asisten Hakim Agung Antonin Scalia, memutuskan mundur setelah menolak perintah Departemen Kehakiman untuk membatalkan kasus korupsi terhadap Wali Kota New York dari Partai Demokrat, Eric Adams.

Alasan Departemen Kehakiman untuk membatalkan kasus tersebut berhubungan dengan pemilihan wali kota yang akan datang, dengan pertimbangan bahwa proses hukum dapat mengganggu peran Adams dalam kebijakan imigrasi yang diutamakan oleh Trump. Meskipun Trump membantah langsung memerintahkan pembatalan dakwaan terhadap Adams, pengunduran diri Sassoon menunjukkan ketegangan antara gerakan hukum konservatif tradisional dan keinginan Trump untuk mengendalikan pemerintahan federal lebih langsung.

Selain mengambil langkah-langkah dalam sistem peradilan pidana, Trump juga berencana untuk membubarkan beberapa kementerian dan telah menunjuk menteri pertahanan melalui suara yang tipis di Senat. Kebijakan eksekutif yang agresif dari Trump kemungkinan akan menghadirkan perdebatan di Mahkamah Agung AS, walaupun mayoritas hakim memiliki pandangan konservatif, belum jelas sejauh mana mereka akan membatasi kewenangan presiden.

Sejumlah pegawai Departemen Kehakiman, termasuk Hagan Scotten, juga telah mengundurkan diri dengan alasan yang serupa. Perlakuan yang dilakukan oleh Deputi Jaksa Agung Emil Bove dalam memerintahkan penghentian kasus Adams telah mencerminkan pergeseran dalam konservatisme di Amerika Serikat, menurut akademisi hukum Ilya Somin. Bove menegaskan bahwa tidak ada alasan konstitusional yang dapat mendukung pembangkangan terhadap kebijakan presiden yang sah.

Keputusan Bove untuk menghentikan kasus Adams telah memunculkan diskusi tentang supremasi hukum dan peran politik dalam kebijakan. Kritik terhadap langkah tersebut semakin memperkuat kesan bahwa Departemen Kehakiman sedang berada di bawah kendali politik Trump. Dampak dari kasus Adams ini masih menjadi sorotan dan diperkirakan akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Departemen Kehakiman dapat menjadi penanda bagi para jaksa karier di seluruh negeri untuk menyuarakan protes terhadap intervensi politik yang terjadi.