Strategi Anggaran Efektif Trump-Musk Menimbulkan Tsunami PHK

Program efisiensi anggaran yang disetujui oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Elon Musk telah memicu rangkaian pemecatan karyawan di beberapa lembaga federal AS. Proses pemecatan ini dimulai pada Kamis (13/2/2025) dan telah menjangkau berbagai lembaga, seperti Departemen Pendidikan, Departemen Energi, Departemen Urusan Veteran, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), dan Departemen Pertanian.

Surat pemutusan kerja mulai dikirimkan kepada karyawan Departemen Pendidikan, dengan alasan kinerja mereka tidak menguntungkan publik. Karyawan di berbagai lembaga merasakan dampak pemecatan ini, tetapi cakupannya masih belum jelas. Situasi yang tidak menentu juga terjadi di DOE, di mana sekitar 2.000 karyawan masa percobaan mungkin akan menjadi sasaran utama pemecatan.

Pemecatan juga menimpa karyawan Departemen Urusan Veteran dan CDC, dengan ribuan karyawan dipecat dari berbagai posisi penting. Bagi para karyawan yang menjadi korban PHK, seperti veteran Marinir Andrew Lennox dan penerjun payung Angkatan Darat David Rice, pemecatan ini meninggalkan kesan kurang hormat dan membuat mereka merasa tidak berdaya.

Kebijakan pemecatan massal ini mungkin bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran negara yang mencapai US$ 1,8 triliun tahun lalu. Namun, penghematan tersebut mungkin tidak akan signifikan, dan justru dapat berdampak negatif pada data ekonomi, termasuk potensi penurunan pertumbuhan pekerjaan. Martha Gimbel dari Universitas Yale menyatakan bahwa pengusaha yang bergantung pada hibah dan kontrak pemerintah juga dapat mengalami penurunan.

Dengan demikian, langkah-langkah pemecatan karyawan di lembaga federal AS telah menimbulkan dampak yang signifikan baik bagi karyawan yang terkena PHK maupun bagi kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Hal ini juga menandai awal perubahan yang signifikan dalam tenaga kerja federal dan kebijakan PHK di bawah pemerintahan Trump dan dukungan dari Elon Musk.