Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp300 triliun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Bambang Haryo menekankan pentingnya pemodal dalam pengembangan usaha kecil agar dapat tumbuh, naik kelas, dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Namun, ia juga mempertanyakan penyaluran KUR yang tepat sasaran, serta mengusulkan agar Kementerian UMKM memainkan peran lebih aktif dalam proses distribusi KUR.
Skema penyaluran KUR seharusnya lebih memprioritaskan usaha ultra mikro, mikro, dan kecil dengan bunga yang rendah, serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian UMKM. Bambang Haryo juga menyoroti suku bunga KUR yang harus lebih rendah daripada bunga pinjaman perbankan, serta menekankan perlunya kemudahan akses dan pengurangan persyaratan agunan.
Selain itu, Bambang Haryo juga mengajukan pendapatnya agar KUR diprioritaskan bagi pedagang pasar untuk mengurangi ketergantungan pada rentenir. Ia mencatat kebijakan Malaysia yang mendukung UMKM dengan bunga pinjaman rendah dan pembebasan pajak sebagai contoh yang bisa diterapkan dalam skema KUR di Indonesia.
UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga Bambang Haryo mendorong Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi Kementerian UMKM. Jika UMKM berkembang, mereka mampu menjadi penggerak utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diinginkan.
