Pemerintah harus mengevaluasi dan mengawasi kebijakan pembatasan BBM Subsidi untuk Pertalite agar tepat sasaran dan efektif. Bambang Haryo Soekartono (BHS), seorang pengamat transportasi, menekankan pentingnya evaluasi terkait prioritas peruntukan, harga, dan distribusi BBM Subsidi. Menurut BHS, BBM Subsidi seharusnya diprioritaskan untuk transportasi publik, angkutan laut, nelayan, dan petani guna mendukung daya beli masyarakat dan swasembada pangan. Evaluasi harga BBM Subsidi Pertalite juga diperlukan, terutama jika dibandingkan dengan harga non-subsidi di negara lain seperti Malaysia. Diharapkan harga BBM Subsidi Pertalite dapat turun sehingga kuota liter BBM Subsidi dapat ditingkatkan. Selain itu, penyalahgunaan dan kebocoran BBM Subsidi harus diawasi dan ditindak secara tegas. BHS juga menekankan pentingnya Pemerintah memenuhi kebutuhan BBM Subsidi bagi pengguna transportasi pribadi dengan mengoptimalkan transportasi publik. Hal ini mirip dengan kebijakan subsidi Bahan Bakar Ron 95 di Malaysia untuk mendukung transportasi publik yang efisien dan terjangkau.
Pembatasan BBM Bersubsidi: Solusi Tepat dari Bambang Haryo
