Alasan DPR Protes Potongan Anggaran Kementerian PU Rp81,38 T

Pemerintah telah melakukan efisiensi besar-besaran dalam anggaran di tahun 2025, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada semua Kementerian/ Lembaga, sampai Pemerintah Daerah. Termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang harus terkena pemangkasan anggaran sampai Rp81,38 triliun, dari sebelumnya Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan ketidaksetujuannya soal anggaran Kementerian PU yang kini hanya tersisa jauh dari pagu semula. Sebab akan banyak proyek yang bakal terhambat. Politisi PDIP yang juga anggota komisi V Adian Napitupulu juga menyoroti dampaknya pada ketahanan pangan. Hal itu tidak sejalan dengan target pemerintahan Prabowo Subianto yang menginginkan swasembada tidak impor dalam 4 tahun. Adian mengungkapkan sulit untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang ada, mengingat masih banyak jalan-jalan yang perlu diperbaiki dan infrastruktur yang harus digarap. Karenanya, Adian meminta DPR untuk mempertimbangkan kembali pemangkasan anggaran tersebut agar pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan sesuai rencana pemerintah.