Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Setelah pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi fokus pemerintah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ yang akan mencakup konstruksi fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif untuk menciptakan tata kelola yang mencerminkan demokrasi. Presiden Prabowo berharap bahwa dengan fokus ini, aktivitas politik baik harian maupun strategis dapat dilaksanakan dengan efisien.
Selama rapat, Presiden Prabowo dan timnya juga membahas sumber pendanaan yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN dengan sektor swasta. Pemerintah berharap agar sektor swasta dapat memberikan kontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, juga melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara untuk membangun infrastruktur penting dalam tahap awal pembangunan IKN. Selain itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah terkumpul hingga September 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat terkait seperti Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, dan Kepala Otoritas IKN untuk membahas progres pembangunan IKN dan optimalisasi kerja sama dengan sektor swasta. Semua pihak berharap pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi Indonesia.
