Pemberhentian sementara proyek pembangunan jalan tol oleh Presiden Prabowo Subianto disambut baik oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Menurut Bambang Haryo, proyek-proyek seperti tol puncak, tol kulonprogo-cilacap, dan ruas sirip tol trans sumatera belum sepenuhnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena minimnya penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal dan logistik massal. Ia menilai bahwa tarif tol yang tinggi menyebabkan lebih banyak transportasi publik dan logistik masih menggunakan jalan non tol. Bambang Haryo juga menyoroti perbandingan jumlah pengguna jalan tol dengan jalan reguler nasional maupun provinsi, serta menggarisbawahi pentingnya perawatan dan perbaikan jalan nasional dan provinsi yang masih banyak rusak. Ia berharap agar masyarakat dapat merasakan jalan reguler nasional dan provinsi yang lebar, layak, dan gratis seperti negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Penekanan juga diberikan pada perbandingan panjang jalan tol dan jalan nasional antara Indonesia dan Malaysia, serta perlunya Pemerintah memperbanyak perawatan dan perbaikan jalan reguler untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Presiden Batalkan Tol, Anggota DPR Sebut Tepat”
