Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengampunan koruptor yang mengembalikan uang yang telah dikorupsi sebagai strategi pemberantasan korupsi yang difokuskan pada pemulihan aset negara disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, langkah ini sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penekanan pada pemberantasan korupsi harus melibatkan pencegahan, penindakan efektif, dan pemulihan aset negara, sesuai dengan filosofi hukuman yang akan diterapkan sesuai dengan KUHP Nasional yang akan datang.
Presiden Prabowo juga menyarankan bahwa koruptor yang bersedia mengembalikan uang yang dikorupsi dapat dimaafkan, sebagai bagian dari perubahan pendekatan hukuman yang akan diterapkan. Yusril menegaskan bahwa penegakan hukum terkait korupsi harus memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, dengan fokus utama pada pemulihan aset yang telah dikorupsi. Langkah-langkah penindakan korupsi juga harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Yusril menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, dengan pertimbangan yang cermat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah mengkoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk dalam kasus-kasus korupsi, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada narapidana. Semua langkah yang terkait dengan pemberian amnesti, termasuk kesepakatan pengembalian kerugian negara akibat korupsi dan implementasi teknis pemberian amnesti, tengah dibahas.
Sebelumnya, Prabowo telah mengajak para koruptor untuk mengembalikan uang hasil korupsi mereka, sambil menjanjikan bahwa mereka akan dimaafkan jika mau mengakui kesalahan mereka. Prabowo menegaskan bahwa pengembalian aset yang dikorupsi sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak mencolok, sehingga memberi kesempatan kepada para koruptor untuk melakukan perbaikan. Diharapkan langkah-langkah pengampunan ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
