Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menitipkan program Prakerja untuk tetap dimasukkan dalam APBN 2025. Menurutnya, program ini telah mencapai hasil yang baik dalam pelaksanaannya.
Hal ini diungkapkan oleh Airlangga setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024). Dalam pertemuan tersebut, Airlangga hanya membahas perkembangan ekonomi Indonesia saat ini.
“Ketiga tentunya saya laporkan mengenai Prakerja, capaian-capaian baik. Kedepannya Beliau (Presiden Jokowi) minta itu masuk dalam APBN 2025,” kata Airlangga kepada wartawan.
Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan kepada pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Pada tahun 2023, anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp2,67 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp4,8 triliun. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mengembangkan kewirausahaan.
Dalam program ini, para peserta juga mendapatkan insentif berupa biaya mencari kerja sebesar Rp600.000 dan insentif pengisian survei sebesar Rp50.000, dengan syarat harus menyelesaikan pelatihan.
Selain itu, Airlangga juga membahas perkembangan perdagangan dengan China yang surplus sebesar US$ 8 miliar. Juga beberapa perkembangan terbaru terkait finalisasi Undang-Undang Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA) dan ratifikasi perjanjian Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).
“Tidak banyak negara yang bisa surplus dengan China, sehingga kebijakan kita dan daya saing baik, apalagi harga komoditas juga sudah turun,” jelasnya.
