Pemerintah akan mengubah peran dan fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi sebatas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan nama itu dikarenakan pemerintah ingin membuat peran BPDPKS menjadi lebih luas, tidak hanya mengurus kelapa sawit namun juga perkebunan utama lainnya, seperti kakao, kelapa, dan karet.
“Airlangga mengatakan, pengubahan ini dilakukan karena produktivitas tanaman perkebunan kakao, kelapa, dan karet semakin jauh tertinggal dibanding kelapa sawit. Padahal, produk sektor perkebunan itu sama-sama signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Untuk perkebunan kelapa, bahkan Airlangga ingatkan Indonesia sudah jauh tertinggal dengan Thailand dalam pengembangannya supaya lebih produktif. Maka, menurutnya harus ada lembaga yang mengurus sektor perkebunan itu supaya lebih produktif.”
