Jakarta — Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers tentang Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada presiden terpilih Prabowo dan beliau pun memberikan jaminan. APBN tahun 2024 akan tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit APBN akan berada di rentang 2,29-2,82 persen dari PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam rentang yang sama,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pernyataan terkait pengawasan defisit APBN yang terus diperhatikan juga membantah rumor yang beredar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen dari PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 sedang dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menteri Keuangan.
Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target yang telah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR,” katanya.
Thomas menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 nanti.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target yang akan direncanakan oleh pemerintah dan telah disepakati oleh DPR,” ujar Thomas.
