Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang merupakan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sedang dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
APBN tersebut menjadi perhatian publik karena akan digunakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat paripurna awal pekan ini, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan terkait rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya adalah permintaan dari PDIP agar defisit dalam APBN 2025 tetap dipatok pada 0%.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat.
Edy menyatakan bahwa fraksinya berpendapat bahwa pada APBN transisi, pemerintahan lama tidak seharusnya memberikan beban defisit untuk program-program yang belum termasuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
Sebagai respons terhadap permintaan tersebut, ini berarti bahwa pemerintahan Prabowo tidak diizinkan menambah utang baru. Saat ini, total utang Indonesia mencapai Rp8.338,4 triliun per April 2024, yang merupakan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) atau di bawah batas aman yang ditetapkan.
Mayoritas utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), dengan komposisi domestik sebanyak 70,75%, valas 17,20%, dan sisanya merupakan pinjaman sebesar 12,06%.
Artikel Selanjutnya:
Dianggap Salah, Tim Prabowo Mau Utang Jadi KPI Menteri Keuangan
(rsa/mij)
