Abu Prabowo Subianto [petikan dari “Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045”, halaman 175-205, edisi softcover ke-4] Di luar Delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau syarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan tegas, membekali diri kita dengan kemampuan untuk menghadapinya. Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan dasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan sebuah negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif termasuk mengembangkan program estate pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Setidaknya 4 juta hektar tambahan area panen tanaman menjadi target pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, mengasumsikan semuanya adalah sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan produktivitas 5 ton per hektar) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pembudidayaan biodiesel dan aviasi biodiesel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga hidro, angin, laut, matahari, dan geothermal. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kering dan mencegah bencana selama musim hujan. Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan pada kemampuan lembaga penerimaan negara, disamping reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Lembaga Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Target Prioritas 3: Menumpas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya sekedar kekurangan kekayaan tetapi merupakan cerminan dari akses terbatas kepada manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, menumpas kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Membidik untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan krusial. Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan komunal. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi penyebaran dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di dalam keluarga. Pada saat yang sama, pemerintah bertugas untuk menutup segala peluang bagi penyelundupan narkoba. Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan memerlukan perbaikan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama pemerintah. Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan sebuah bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan sains dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), upaya budaya, dan LSM. Inovasi secara alamiah akan mengikuti kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk memperkuat otonomi nasional. Target Prioritas 7: Melestarikan Kesenian Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya melindungi warisan berharga kita. Mendirikan dana endowment budaya memastikan pelestarian budaya kita yang terus-menerus. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial. Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran sentral negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses terhadap gizi yang baik. Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Menjaga Hubungan Internasional Yang Konduktif Kemakmuran dan hidup damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan mendapatkan penghormatan dalam hubungan internasional yang mulia. Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian sasaran nol emisi gas rumah kaca. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dalam berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan atas lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin. Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Secara Langsung ke Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi pangan yang berkelanjutan dan produktif. Ketersediaan dan akses komprehensif ke pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir diri secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka. Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Rumah yang Berkualitas, Terjangkau, dan Berfasilitas Sanitasi yang Baik untuk Masyarakat Desa/Kota yang Membutuhkan Akses ke rumah yang layak dan terjangkau adalah hak asasi setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan rumah yang berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai dari tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen sewa publik). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit rumah di seluruh negeri. Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Karakteristik, Independen Kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusi bagi Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah krusial dalam pembagian manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
