Jakarta, CNBC Indonesia – Mahfud MD telah memastikan bahwa dia akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk protes dan kritik moral.
Cawapres nomor urut 3 tersebut mengungkapkan rencananya untuk mengundurkan diri saat ditanya oleh seorang warga di Semarang dalam acara ‘Tabrak Prof!’ pada hari ini, Selasa (23/1/2024).
Seorang warga menyampaikan, “Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan.”
Sebagai informasi, Ganjar memang menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam untuk menjaga pemilu agar berlangsung jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.
Mahfud lantas menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Ia mengatakan apa yang disampaikan Ganjar ke publik adalah kesepakatan bersama sejak awal.
Menurut Mahfud, ia berupaya memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun, upaya percontohan itu tidak membuahkan hasil.
Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof! Untuk mengingat apa yang disampaikannya seusai Debat ke-4.
Diketahui, usai debat cawapres pada Minggu (21/01) lalu, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud menyatakan dirinya belajar banyak dari Presiden Jokowi.
Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. Ia menegaskan tidak mau menggunakan jabatannya untuk menikmati fasilitas pemerintah saat kampanye.
Menutup pernyataannya, Mahfud mengatakan, “saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi.”
“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.
“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara,” ia memungkasi.
