Krisis energi yang melanda Eropa terus membawa dampak yang signifikan. Baru-baru ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk sementara menutup kantornya di wilayah tersebut karena biaya energi yang tinggi.
Markas PBB di Jenewa, Swiss, Palais des Nations akan ditutup selama seminggu ke depan, hingga 12 Januari, karena krisis likuiditas. Pejabat dari Kantor PBB di Jenewa (UNOG) mengatakan tagihan listrik telah meningkat lebih dari 340% selama tiga tahun terakhir sejak 2021.
Untuk menghemat pengeluaran, Palais des Nations telah memutus semua eskalator dan secara drastis mengurangi penggunaan pemanas meskipun musim dingin.
“Meskipun saya khawatir bahwa krisis likuiditas saat ini memang berdampak pada operasi kami, saya yakin bahwa langkah-langkah yang kami ambil diambil dapat mengurangi dampak negatif ini,” kata Kira Kruglikova, direktur administrasi UNOG kepada Swiss.info yang dikutip Express, Jumat (5/1/2024).
“Hal ini akan membuat negara-negara anggota memahami bahwa anggaran mereka lebih besar daripada yang berada di zona merah,” ujar seorang karyawan PBB kepada Radio Télévision Suisse (RTS).
Harga energi di Eropa melambung tinggi setelah perang Rusia-Ukraina, yang memutus aliran gas dari Moskow karena sanksi. Hal ini telah berdampak pada inflasi yang tinggi di beberapa negara Eropa.
Di sisi lain, hingga 12 Desember, hanya 141 dari 193 negara anggota PBB yang telah membayar iuran wajibnya. Alessandra Vellucci, juru bicara PBB, mengatakan bahwa 50 negara anggota telah gagal membayar iuran mereka. Di antara mereka termasuk Amerika Serikat (AS), satu dari negara pendiri PBB dengan PDB terbesar di dunia.
Setiap negara anggota membayar “kontribusi yang dinilai” yang berbeda-beda, berdasarkan formula kompleks yang mempertimbangkan pendapatan nasional dan populasi. Negara-negara kaya membayar lebih banyak. Karena itulah, ketidakadaan pembayaran dari negara kaya dapat menyebabkan kerugian finansial yang berkepanjangan bagi lembaga PBB.
