Indonesia mengalami kekeringan peredaran uang meskipun pertumbuhan ekonominya masih bertahan di kisaran 5%. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Jokowi, keadaan ini terjadi karena adanya penumpukan dana masyarakat, dimana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI menerbitkan terlalu banyak instrumen seperti Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan hanya tumbuh 3,9% secara tahunan per Oktober 2023, menjadi Rp 7.982,3 triliun. Angka pertumbuhan ini turun jauh dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 6,4%. Pertumbuhan ini juga mengalami stagnasi pada November 2023.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa lambatnya pertumbuhan likuiditas atau dana pihak ketiga (DPK) disebabkan oleh semakin banyaknya instrumen investasi. Masyarakat tidak hanya mengalokasikan uangnya untuk ditabung di bank, tetapi juga masuk ke berbagai instrumen investasi.
Deputi Gubernur BI Juda Agung menambahkan bahwa lemahnya pertumbuhan DPK terutama disebabkan oleh nasabah korporasi yang pendapatannya ikut menurun akibat melemahnya harga-harga komoditas.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai likuiditas bank di Indonesia dalam kondisi yang baik meskipun pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) terbilang rendah dalam dua bulan terakhir. Perlambatan ini terjadi karena masyarakat memiliki banyak pilihan penempatan dana, termasuk investasi SBN dan pasar modal.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya sedang melakukan investigasi terhadap kemana larinya dana masyarakat. Ia menyebut ada kemungkinan bahwa uang hanya ‘ngumpul’ di bank besar atau di pemerintah, sehingga sedang dilakukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui penyebabnya.
