Jakarta, CNBC Indonesia – Calon presiden Prabowo Subianto mengusulkan program Makan Siang Gratis di Sekolah jika terpilih sebagai Presiden Indonesia tahun depan. Dia berharap kebijakan ini akan meningkatkan gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan mendorong ekonomi nasional.
Tim Prabowo memperkirakan anggaran Makan Siang Gratis di Sekolah akan mencapai sekitar US$ 30 miliar (Rp 464,55 triliun). Anggaran tersebut dihitung dengan menggunakan asumsi Indeks $1 per makan seperti UN WFP.
Namun, anggaran sebesar US$ 30 miliar diyakini dapat mencapai multiplier ekonomi 1,5x dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sekitar 3%.
Tim riset CNBC Indonesia sebelumnya telah menghitung estimasi untuk program Makan Siang Gratis di Sekolah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah murid Indonesia dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 57.986.468 jiwa.
Mereka tersebar di berbagai sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Prosentase terbesar berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau selevelnya Madrasah Ibtidaiyah yaitu 28,3 juta.
Dengan mempertimbangkan jumlah murid (57,98 juta) dan jumlah hari sekolah (255 hari) maka anggaran untuk makan siang diperkirakan mencapai Rp 221,80 triliun. Sementara itu, anggaran untuk membeli susu sekitar Rp 44,36 triliun. Jika ditotal maka anggarannya mencapai Rp 266,16 triliun dalam setahun.
Anggaran tersebut belum termasuk program untuk makanan gratis balita dan bantuan untuk ibu hamil. Data BPS menunjukkan jumlah balita di Indonesia mencapai 22.094.425 jiwa. Bila satu anak mendapatkan bantuan makan senilai Rp 10.000 per tahun maka anggaran yang dibutuhkan makan gratis setahun mencapai Rp 80,65 triliun.
Jika ditotal dengan program makan gratis untuk seluruh pelajar maka angkanya menjadi Rp 346,81 triliun. Angkanya bisa bertambah jika ditambah dengan program untuk ibu hamil dan menyusui.
Dalam debat calon wakil presiden kemarin, Jumat (22/12/2023) malam, pasangan Prabowo, Gibran Rakabuming menyebut akan membentuk Badan Penerimaan Negara. Menurut dia, badan ini harus dibentuk untuk meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara yang besar. Meskipun, opsi pendanaan itu tidak hanya tergantung dari APBN, bisa melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) seperti swasta atau CSR.
Ia pun menjelaskan, Badan Penerimaan Negara itu akan langsung di bawah komando presiden, sehingga saat berkoordinasi dengan kementerian lain bisa lebih fleksibel.
Sebelumnya Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panji Irawan mengatakan Badan Penerimaan Negara akan menjadi senjata untuk menjaga kebocoran pajak. Dengan demikian program makan siang gratis dapat berjalan nantinya.
Selain itu, Panji menilai banyak sektor informal yang pelan-pelan bisa didorong menjadi sektor formal untuk kemudian menghasilkan pajak.
