Penundaan bantuan Amerika Serikat untuk Ukraina yang masih diperdebatkan di Kongres akan menciptakan “risiko besar” bagi Kyiv dalam perang melawan Moskow.
“Jika bantuan ditunda, hal ini memberikan risiko besar bahwa kita akan berada pada posisi yang sama seperti saat ini,” tutur Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak, dikutip Reuters, Rabu (6/12/2023).
“Dan tentu saja, hal ini membuat kemungkinan yang sangat besar ini menjadi tidak mungkin untuk terus-menerus membebaskan dan memberikan risiko besar untuk kalah dalam perang ini.”
Pada Senin, para pejabat Gedung Putih mengatakan AS kehabisan waktu dan uang untuk membantu Ukraina berperang melawan Rusia. Presiden Joe Biden telah meminta Kongres pada Oktober lalu untuk memberikan hampir US$106 miliar (Rp1.640 triliun) untuk mendanai rencana bagi Ukraina, Israel, dan keamanan perbatasan.
Pihak oposisi dari Partai Republik yang menguasai DPR dengan mayoritas tipis menolak paket tersebut.
Yermak menyebut ancaman tidak adanya lagi dukungan anggaran langsung sebagai sebuah masalah. Pemerintah Ukraina memperkirakan akan mengalami defisit anggaran senilai US$43 miliar (Rp665 triliun) pada tahun depan.
“Tentu saja, tanpa dukungan anggaran langsung ini, akan sulit untuk mempertahankan…pada posisi yang sama dan…rakyat dapat benar-benar bertahan…dalam situasi ketika perang akan terus berlanjut,” ujarnya.
“Itulah mengapa sangat penting bahwa dukungan ini akan dipilih dan dipilih sesegera mungkin.”
Yermak melakukan kunjungan keduanya ke Washington dalam beberapa minggu. Dia mengatakan dia berencana untuk menekan anggota parlemen dan pejabat pemerintah mengenai pentingnya Kongres menyetujui paket bantuan baru tersebut.
Ukraina melancarkan serangan balasan besar-besaran tahun ini, namun tidak mampu menembus garis pertahanan Rusia. Rusia kini melancarkan serangan di timur.
Walau berada dalam situasi ini, Yermak masih menegaskan Kyiv punya rencana untuk tahun depan dalam menghadapi pasukan Moskow.
“Kami benar-benar mempunyai rencana dan rencana ini…termasuk operasi militer…termasuk kegiatan diplomatik dan tentu saja mencakup kerja sama kami di bidang komunikasi dan informasi,” katanya.
