PDIP Menunggu Etika Politik Gibran Setelah Menjadi Cawapres Prabowo

by -194 Views
PDIP Menunggu Etika Politik Gibran Setelah Menjadi Cawapres Prabowo

Status Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDIP masih menjadi pembicaraan panas. Hingga saat ini, Wali Kota Solo tersebut belum secara resmi mengundurkan diri dari PDIP setelah mendeklarasikan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto dari Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengeluarkan pernyataan yang keras pada Sabtu (28/10) kemarin. Dalam pernyataannya, Basarah yakin bahwa Gibran telah mengetahui tentang AD/ART dan mekanisme partai dalam pengambilan keputusan.

Basarah menjelaskan bahwa Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri memiliki hak prerogatif dalam memilih calon presiden dan cawapres yang akan diusung oleh PDIP.

Megawati telah memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon yang akan diusung oleh partai tersebut. Oleh karena itu, semua kader PDIP diwajibkan untuk mendukung keputusan tersebut.

“Ketika Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang telah diambil oleh Bu Megawati dan bahkan mencalonkan diri sebagai cawapres di luar garis partai, maka secara konstitusi partai, dia telah melakukan pelanggaran,” ujar Basarah di Sekolah PDIP, Jakarta.

“Dia telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan keputusan partai. Secara etika politik, dia dengan sengaja ingin keluar atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP,” tambahnya.

Oleh karena itu, Basarah menyebut PDIP menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai tersebut.

“Yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari Gibran yang sekarang telah berani mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, maka etika politik tersebut kami tunggu untuk menerima kartu tanda anggota PDIP,” jelasnya.

Lebih lanjut, Basarah juga menegaskan bahwa pihaknya menunggu etika politik Gibran terhadap partai yang telah membesarkan keluarganya. Ia kemudian menyinggung peran PDIP bagi keluarga Gibran, termasuk ayahnya, Jokowi.

“Kami menunggu niat baiknya untuk menunjukkan etika politik kepada Ibu Mega, kepada keluarga besar partai yang telah melahirkan dan membesarkannya,” ungkap Basarah.