Tiongkok mengambil langkah-langkah untuk meringankan persyaratan pembiayaan bagi pemerintah daerah. Hal ini terjadi saat daerah-daerah di Tiongkok mengalami kesulitan keuangan.
Pemerintah Pusat pada Selasa, (24/10/2023) mengatakan pihaknya meresmikan proses yang memungkinkan pemerintah daerah meminjam dana untuk tahun depan dimulai pada Kuartal IV (Q4). Dewan Negara, badan eksekutif tertinggi Tiongkok, akan menentukan terlebih dahulu jumlah yang dapat dipinjam oleh pemerintah daerah.
“Kerangka kerja tersebut akan berlaku selama empat tahun, hingga akhir tahun 2027. Langkah tersebut diadopsi pada pertemuan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional,” menurut media pemerintah dikutip CNBC International.
Wakil direktur Komisi Kebijakan Ekonomi di Asosiasi Ilmu Kebijakan Tiongkok, Xu Hongcai, mengatakan manuver ini akan membantu menstabilkan kebijakan fiskal. Apalagi, pertumbuhan ekonomi negara itu belum sesuai seperti yang diharapkan.
Meskipun tahun ini tidak sulit untuk mencapai target pertumbuhan sekitar 5%, terdapat tekanan besar pada perekonomian tahun depan. Awal bulan ini, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan Tiongkok menjadi 5% tahun ini dan 4,2% tahun depan.
Selain bantuan finansial, pihak berwenang Tiongkok juga mengumumkan penerbitan obligasi pemerintah senilai 1 triliun yuan untuk bantuan bencana alam, menurut media pemerintah. Xinhua, kantor berita resmi negara, juga menyebutkan defisit akan meningkat menjadi 3,8% dari 3%.
Kepala ekonom di Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang, mengaku terkejut dengan langkah ini karena Tiongkok jarang merevisi anggarannya. Namun menurutnya, manuver ini merupakan sesuatu yang tepat untuk dilakukan.
“Saya menganggap kebijakan ini sebagai langkah menuju arah yang benar. Tiongkok harus membuat kebijakan fiskalnya lebih mendukung, mengingat tekanan deflasi dalam perekonomian,” terangnya.
“Sebagian dari dana yang terkumpul akan digunakan tahun depan, sehingga hal ini membantu meningkatkan prospek pertumbuhan setelah Q4.”
(luc/luc)
