Kabar Terbaru Setelah 6 Bulan Penutupan Ekspor Bauksit oleh Jokowi

by -47 Views
Kabar Terbaru Setelah 6 Bulan Penutupan Ekspor Bauksit oleh Jokowi

Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) buka suara perihal kondisi program hilirisasi bauksit pasca dilarangnya ekspor mineral mentah termasuk bauksit di Indonesia sejak Juni 2023 lalu. Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto menjabarkan, terhitung 6 bulan pasca larangan ekspor bauksit di Indonesia belum memberikan progres kemajuan yang signifikan pada pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan smelter) bauksit di Indonesia. “Ya, sementara sih sampai hari ini pergerakannya sih belum signifikan ya. Karena memang seperti yang saya sampaikan tempo hari, kan masih belum bergerak satu sama lain,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, dikutip Jumat (29/12/2023).
Dia mengatakan kendala utama yang dirasakan oleh para pengusaha bauksit adalah sulitnya mendapatkan dana untuk membangun smelter bauksit di Indonesia. Bahkan, pendanaan dalam negeri diklaim juga sulit didapatkan oleh para pengusaha bauksit Tanah Air. “Rasanya sih (kendala) cuma keuangan aja deh. Karena kalau regulasi saya kira sudah diselesaikan oleh para pengusaha. Pengusaha kita ini kan gak cengeng lah. Artinya kalau bisa dikerjain, kenapa enggak gitu. Tapi kalau kita ingin mengerjakan sesuatu tapi gak punya duit kan susah,” ucapnya.
Saat ini dalam catatan APB3I, smelter bauksit yang sudah beroperasi di Indonesia baru sebanyak 2 unit yang masing-masing dioperasikan oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) dan PT Well Harvest Winning (WHW). “Kalau yang beroperasi sekarang ada dua yang pasti. Yaitu WHW sama BAI. Itu yang sudah jelas ya. Terus yang akan datang rencananya Antam akan berproduksi pada bulan-bulan Maret. Jadi ada tiga,” bebernya. Adapun, Ronald mengungkapkan saat ini produksi bauksit dalam negeri masih menumpuk lantaran smelter yang tersedia belum cukup menampung keseluruhan produksi bauksit dalam negeri. Sedangkan, bauksit yang tidak terserap tersebut tidak bisa diekspor lantaran kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah sejak Juni 2023.
“Seharusnya sejalan gitu, antara ekspor sama hilirisasi. Itu bisa sama-sama. Jadi pelan tapi pasti pemerintah tinggal menyuntikkan dana. Untuk apa? Untuk kegiatan yang sifatnya lebih strategis untuk smelter itu,” tandasnya.